Korupsi Kapal Cepat Kepulauan Seribu, 2 PNS Jadi Tersangka

Korupsi Kapal Cepat Kepulauan Seribu, 2 PNS Jadi Tersangka Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menetapkan 2 PNS Pemkab Kepulauan Seribu sebagai tersangka kasus korupsi kapal cepat yang dianggarkan tahun 2016. Kasus ini merugikan keuangan negara sejumlah Rp 2,5 miliar.

Kasipidsus Kejari Jakut, Ricky Tommy P, mengatakan pengadaan tersebut meliputi 1 unit kapal bupati dan tiga unit kapal penumpang senilai Rp 13 miliar. Dari hasil penyidikan jelas Tommy ditemukan adanya mark up anggaran. “Dalam penyidikan ditemukan adanya pemahalan harga serta adanya beberapa komponen kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,5 M,” ujar Tommy dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/4/2018).

Tommy menjelaskan jumlah kerugian tersebut dididapatnya berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi DKI Jakarta.

Adapun kedua pelaku yang sudah ditetapkan tersangka berinisial H dan JW sebagai pelaksana kegiatan pengadaan. Saat ini kedua tersangka menetap di Rutan Cipinang.
“Terhadap H dan JW terhitung hari ini dikenakan penahanan rutan selama 20 hari di Rutan Cipinang dengan alasan kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” ucapnya.

Kemudian satu pelaku lain berinisial N yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen masih dalam proses pemeriksaan. Meski demikian ketiganya sudah diperiksa terkait dugaan tipikor pengadaan kapal cepat.

“Pelaku berinisial N masih menunggu dijadwalkan untuk pemeriksaan sebagai tersangka,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *