Komisi II Masih Beda Pendapat Soal Sumbangan Dana Kampanye

Komisi II Masih Beda Pendapat Soal Sumbangan Dana Kampanye Pembahasan mengenai sumbangan dana kampanye bagi partai baru kepada capres yang didukung masih menuai berbagai pandangan di internal Komisi II DPR. Anggota Komisi II Rufinus Hutahuruk pun menyatakan kontra dengan usulan tersebut.

Ia berpendapat bahwa partai baru tidak memiliki hak untuk ikut memberikan sumbangan dana kampanye bagi capres yang dukung. Sebab menurutnya hal itu bertentangan dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Waktu kita drafting (UU Pemilu) kan dibatasi di UU. Bahwa ada kompetensi yang diatur dalam UU khususnya menyangkut parliamentary threshold yang tidak bisa kita pisahkan dari seluruh parpol yang bertanding. Jadi yang dimaksudkan adalah, kalau ada yang tidak punya parliamentary thresold, tidak masuk di dalam (menyumbang dana kampanye),” kata Rufinus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).Ia menyampaikan pandangannya bahwa secara logika, partai politik yang memperoleh persentase tinggi di Pemilu 2014 lalu yang seharusnya memberikan sumbangan untuk itu. Partai baru justru seharusnya tidak masuk dalam ketentuan untuk menyumbang.

“Tidak ada penafsiran di situ. Jadi menurut pandangan saya, logika hukumnya adalah seluruh partai politik yg mempunyai presentase di pemilu yang lalu. Jadi kalau yang baru mungkin itu tidak masuk. Karena kalau kita masuk ke parliamentary threhsold yang sudah dibatasi di UU, bukan berarti menabrak konstitusi,” tuturnya.

Berbeda dengan Rufinus, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Rambe Kamarul Zaman menuturkan bahwa partai apapun bisa ikut menyumbang dana untuk kepentingan kampanye.

“Logikanya ya siapapun boleh menyumbang. Mau nyumbang ke paslon presiden dan caleg, tinggal gimana kita menyusunnya di PKPU,” ucapnya. Menjawab hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa KPU mempersilahkan partai baru untuk bisa ikut menyumbang dana kampanye. Namun, ketentuan nominal sumbangan bagi partai baru dibatasi pada angka Rp 25 miliar.

“Boleh partai baru ikut menyumbang dana kampanye kepada capres yang diusungnya dengan minimal Rp 25 miliar,” ungkap Arief.

Pembahasan mengenai sumbangan dana kampanye tersebut, dikatakan Arief akan dilanjutkan pada rapat selanjutnya pekan depan. Pembahasan mengenai dana kamoanye tersebut akan berbarengan dengan pembahasan PKPU Pencalonan Presiden.

Pada Pasal 222 UU Pemilu itu sendiri tertulis bahwa pasangan calon di Pemilu 2019 yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *